 |
| Dra.Hj.Santi Sulistia |
21 September 2012
Telah berpulang ke Rohmatullah Dra.Hj.Santi Sulistia mantan Ketua DPC HIPKI Kab Sukabumi periode 2007-2011
15 September 2012
Penilik Kabupaten Sukabumi mendapat undangan di acara Desiminasi hasil LKT Apresiasi PTK PAUDNI 2012
 |
| Horison Bandung. |
 |
| Acara pembukaan oleh Direktur PPTK PAUDNI |
 |
| Peserta desiminasi (Penilik Juara 1 Jateng, Ketum IPI, Penilik Juara 2 Jabar) |
  |
| Panelis Desiminasi |
 |
| Audiensi Desiminasi hasil LKT |
 |
| Panitia (Krismiati), Narasumber (Prof.Yatim), Peserta ( Pri ) |
 |
| Peserta Desiminasi dari Jawa Barat |
 |
| Kelompok Diskusi 2 LKT |
 |
| Tim diskusi desiminasi Kelompok 2 |
 |
| Tim diskusi desiminasi Kelompok 3 |
 |
| Salah seorang peserta (pri) sedang memberikan tanggapan terhadap panelis desiminasi |
 |
| Fauzi Ketum IPABI sedang memberikan tanggapan terhadap panelis desiminasi |
 |
| Nurdaniati salah seorang peserta sedang memberikan tanggapan terhadap panelis desiminasi |
24 Juli 2012
Penilik Kabupaten Sukabumi Juara Dua Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional
 |
| Supriatna |
Acara penutupan Apresiasi PTK PAUDNI ini digelar 12 Juli 2012 bertempat di Gedung Plaza A Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Jakarta dan dihadiri Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (wamendikbud) bidang Pendidikan Prof. Dr. Musliar Kasim, Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia F Hawadi dan beberapa pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud.
Penutupan diawali laporan Lomba Apresiasi oleh Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia F Hawadi. Dia menyampaikan rasa bangga atas capaian dan prestasi PAUD NI yang semakin meningkat. Sementara Wamendikbud Muslihan Kasim mengaku bangga terhadap para PTK PAUDNI saat ini. “Ternyata prestasi tidak ditentukan semata-mata jauh dekatnya wilayah dengan pusat pemerintahan, tapi ditentukan semangat, kesungguhan dan kerja keras,” ujarnya saat penutupan pidato.
 |
| Peraih medali Prov.Jabar |
08 Mei 2012
Ibu Dirjen PAUDNI, Tingkatkan mutu PAUD untuk cetak generasi emas
Untuk mencetak generasi emas
Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal (PAUDNI) akan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
Hal tersebut dinyatakan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi
Psi., saat ditemui sejumlah pewarta di ruang kerjanya, Selasa (1/5).
Untuk menggenjot program PAUD, Ditjen PAUDNI akan tetap memberikan
bantuan rintisan, alat permainan edukasi, dan serangkaian program yang telah
disiapkan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan generasi emas. Sehingga pada
2045, saat peringatan ulang tahunIndonesiayang ke-100, terciptalah generasi muda
yang kamil dan paripurna.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh
mengatakan, untuk menghasilkan generasi muda yang luar biasa, maka persiapannya
harus dipupuk sejak usia dini. Hal tersebut senada dengan tema peringatan
Hardiknas 2012 yakni Bangkitnya Generasi EmasIndonesia.
Guru Besar Fakultas Psikologi
Universitas Indonesiaitu menuturkan mengenai pentingnya PAUD. Usia dini
merupakan masa keemasan (the
golden age) seorang anak. Fase tersebut juga menjadi periode yang
sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia.
Tumbuh kembang anak pada usia dini akan sangat menentukan kualitas
kecerdasan, kesehatan, dan kematangan emosional di masa mendatang. “Anak usia
dini harus terpenuhi kecukupan gizinya,” ucap Prof. Reni, sapaan akrab Dirjen
PAUDNI.
Menurut
Prof. Reni, yang dimaksud dengan gizi bukan hanya asupan makanan bagi anak.
Namun, juga pendidikan bagi mereka. Sejak usia dini, seorang anak perlu bermain
sambil belajar. (Yohan/HK)
10 Maret 2012
PAUD adalah pondasi penting untuk pendidikan lebih lanjut
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi mengingatkan bahwa PAUD merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi anak. Sebab itu, ia mengajak para orangtua untuk mengikutsertakan putra-putri mereka dalam jenjang pendidikan tersebut
“PAUD merupakan pondasi penting bagi pendidikan lebih lanjut,” ucap Prof. Lydia saat meresmikan Gedung Pertemuan BPPNFI Regional I dan Gebyar PAUDNI di Medan, 8 Maret 2012. Wanita yang menyabet gelar doktor psikologi pada 1993 tersebut meminta agar BPPNFI Regional I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUDNI turut menyosialisasikan dan mempromosikan program PAUD
Dirjen menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan sangat beragam. Sebab itu lembaga PAUDNI harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. “Balai harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan,” urainya
Pada acara peresmian gedung tersebut, wanita yang kerap menggoreskan gagasan pada jurnal dan sejumlah majalah anak itu, juga menyambangi beberapa gerai yang ikut berpartisipasi memeriahkan Gebyar PAUDNI
25 Februari 2012
Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Diperkirakan Pada Akhir Mei 2012
Diperikirakan UNPP tahun ini dilaksanakan pada akhir Mei 2012. Dan hanya dilaksanakan sekali saja. Tanggal atau jadwal terinci belum bisa disampaikan karena masih menunggu Permendikbud tentang UNPP.” Demikian disampaikan oleh Dr. Teuku Ramli Zakaria, MA anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada kesempatan Workshop Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Paket C Senin (20/02/2012) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemdikbud.Lebih lanjut Teuku Ramli menjelaskan bahwa BSNP akan mendorong agar Permendikbud tentang ujian nasional program paket segera dikeluarkan secepatnya. “Pada prinsipnya tidak ada yang berbeda dengan Permendiknas yang lalu (nomor 21 Tahun 2011).”
Perlu diketahui bahwa dalam Permendiknas nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kelulusan peserta didik dalam UNPP ditentukan berdasarkan Nilai Akhir atau NA (Pasal 11 ayat 1). NA sebagaimana diperoleh dari nilai gabungan antara nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UNPP, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UNPP. Ketentuan mengenai NA ini akan tetap dipertahankan dalam pelaksanaan pada UNPP tahun ini.
Dengan demikian satuan pendidikan nonformal penyelengara program Paket harus benar-benar memiliki dokumen laporan hasil belajar mulai dari semester III, IV dan V yang menjadi NRLHB. Teuku Ramli mengharapkan tidak ada lagi nilai laporan hasil belajar atau nilai rapor hasil ‘rakitan’.
Pada tahun ini UNPP direncanakan hanya dilaksanakan satu kali saja. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana UNPP dilaksanakan dua periode. Pelaksanaan UNPP pada akhir Mei 2012 diharapkan dapat memberi kesempatan kepada peserta UNPP untuk bisa mendaftar ke perguruan tinggi pada tahun akademik 2012/2013 ini. Walaupun hal ini masih perlu dipertanyakan karena waktu pengumuman dan pembagian ijasah biasanya molor, sehingga dikhawatirkan masih tetap melampaui masa pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi.
Atas pertanyaan tentang apakah ada persyaratan batas usia sebagai persyaratan UNPP, Teuku Ramli menegaskan bahwa BSNP tidak memasukkan syarat batas usia dalam prosedur operasi standar (POS) UNPP tahun 2012. Jika direktorat mengatur tentang syarat batas usia masuk bagi peserta didik, hal itu merupakan kebijakan direktorat yang harus diikuti. Namun demikian, menurut sumber di Direktorat SMA sampai sekarang tidak ada pembatasan syarat usia bagi program Paket C, demikian pula syarat usia untuk mengikuti program Paket C.
Pada bagian lain Zulmaini, MPd., salah satu narasumber workhsop, menjelaskan bahwa sebenarnya usia sekolah pada program paket bukan sasaran prioritas. Namun demikian, mantan pejabat di Direktorat Pendidikan Kesetaraan ini mengatakan bahwa kelompok usia ini tidak bisa ditolak untuk mengikuti program Paket A, B, dan C.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa warga belajar usia sekolah tetap bisa mengikuti UNPP pada tahun 2012, karena tidak ada pembatasan usia. Konon menurut sebuah sumber surat Ditjen Dikdas (nomor 2122/C.C3/DS/2011 tanggal 29 Juli 2011) tentang pembatasan usia warga belajar program Paket B sudah dibatalkan atas desakan Asah Pena (Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif). Asah Pena berjuang untuk membatalkan surat dirjen tersebut agar komunitas sekolahrumah yang sebagian besar adalah usia sekolah bisa mengikuti UNPP.
23 Februari 2012
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pendidikan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (termasuk Penilik) seyogyanya memahami tentang NSPK bidang pendidikan, NSPK ini mengatur kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai PP 38 tahun 2007, dalam hal kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan baik Formal maupun Nonformal, termasuk kewajiban penyelenggara pendidikan di daerah dalam hal ini pemerintahan daerah kab/kota memperhatikan terhadap PTK yang ada didaerahnya seperti Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Secara rinci Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
21 Februari 2012
Dirjen PAUDNI mengidentifikasi Etika dan Budaya Kerja yang perlu ditumbuhkembangkan
1. Etika
Pemerintah telah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Tekad yang sama juga harus ada dalam pengelolaan program dan anggaran PAUDNI. Pengelolaan program dan anggaran PAUDNI yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas petugas pengelola program dan anggaran PAUDNI serta perwujudan profesionalisme petugas. Untuk itu, segenap pejabat atau petugas pengelola program dan anggaran PAUDNI harus terus meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, sepert: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat tujuan, tepat waktu, tepat anggaran, tepat pengelolaan, tepat aturan dan selalu berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan. Setiap pejabat atau petugas pengelola program dan anggaran PAUDNI perlu mengubah “mindset” dan perilaku dari seorang birokrat menjadi pelayan dan abdi masyarakat yang adil, jujur, bersih serta profesional.
2. Budaya Kerja
Budaya kerja merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan prilaku para pengelola program dan anggaran PAUDNI dalam menjalakan tugasnya sehari-hari. Selain itu budaya kerja juga akan menyatukan hati, pikiran dan prilaku para pengelola program dan anggaran PAUDNI dalam upaya mewujudkan pencapaian hasil pelaksanaan program-program PAUDNI secara optimal. Budaya kerja yang baik dan tumbuh subur pada setiap diri pengelola program dan anggaran PAUDNI akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program PADUNI di lapangan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal PAUDNI telah mengindentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan budaya kerja, yang perlu ditumbuhkan dan dimiliki oleh setiap pengelola program dan anggaran PAUDNI, antara lain:
a. Amanah
Memiliki integritas, bersikap jujur dan berusaha secara sunggung-sungguh untuk lelaksanakan tugas yang
b. Disiplin
Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama
c. Bertanggung jawab dan mandiri
Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggung-jawabkan hasil kerja serta tidak tergantung atau terpengaruh orang lain.
d. Antusias dan bermotivasi tinggi
Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat kerja keras, berdedikasi dan selalu berorientasi pada hasil yang terbaik
e. Kreatif
Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap peramsalahan pengelolaan program dan anggaran
f. Peduli dan Menghargai orang lain
Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan/atau orang lain
g. Belajar sepanjang hayat
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah/memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian dalam pengelolaan program dan anggaran
h. Profesional
Memiliki pengetahuan dan kemampuan serta paham betul bagaimana implementasi program dan anggaran PAUDNI
20 Februari 2012
Berita Duka
Innalillahi Wainna Ilaihi Ro’jiun. Telah berpulang ke rohmatullah Ibu Eti Sumyati,SE Staf Dikmas Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi pada hari Senin 20 Pebruari 2012 dini hari pukul 00.30 di rumah kediamannya Parungseah Sukabumi. Kami dari jajaran keluarga besar Ikatan Penilik Kabupaten Sukabumi turut berduka cita, semoga almarhumah diterima segala amal kebajikannya, diampuni segala dosanya, mendapat kebahagiaan di alam bakanya dan mendapat rohmat dari Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkannya diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin Yaa Robbal Aalamin.
17 Februari 2012
Kepemilikan NILEK Masih Bermasalah
Berbagai permasalahan kepemilikan nomor induk lembaga kursus (NILEK) ditemukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat). Untuk mengoptimalkan penataan lembaga kursus, permasalahan ini harus segera dibenahi. Demikian dinyatakan oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Ditbinsuslat Dr. Abdul Kahar pada Rapat Koordinasi Nasional Ditjen PAUDNI di Bandung, Selasa (14/2).
Ditemukan oleh Ditbinsuslat, sejumlah lembaga memiliki NILEK dan Nomor Induk Lembaga Masyarakat (NILEM) secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan data karena memunculkan penghitungan ganda. Satu lembaga akan didata sebagai dua lembaga, yaitu sebagai lembaga kursus dan juga sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Terkait hal ini, Kahar meminta pemerintah daerah untuk mengarahkan lembaga-lembaga tersebut dalam mengambil sikap.
“Jika ingin memakai NILEM, tidak usah menggunakan NILEK. Karena PKBM pun sebenarnya bisa mengakses bantuan kursus,” katanya.
Selain itu, ada lembaga-lembaga yang tidak berizin tapi memiliki NILEK. Hal ini bisa terjadi karena saat mengajukan NILEK, lembaga kursus tersebut melampirkan surat keterangan proses perizinan. “Masalahnya, ketika NILEK sudah dapat, proses perizinan tidak dilanjutkan,” kata Kahar.
Ditbinsuslat juga menemukan beberapa lembaga yang telah memiliki NILEK, tetapi saat dikunjungi tidak dapat ditemukan keberadaannya. Diduga, pendirian lembaga kursus tersebut hanya untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, saat mereka tidak mendapatkan bantuan, lembaga tersebut akan mati.
Kahar menyayangkan pendirian lembaga seperti itu. Menurutnya, lembaga yang baik adalah yang berbasis masyarakat. “Lembaga berbasis masyarakat akan lebih langgeng tanpa tergantung bantuan pemerintah,” ujarnya.
Diakui Kahar, selama ini kerap terjadi salah kaprah mengenai NILEK. Kepemilikan NILEK dinilai hanya sebagai alat pengajuan bantuan. Padahal kepemilikan NILEK adalah suatu kebutuhan lembaga. Tanpa NILEK, lembaga kursus tidak dapat berakreditasi, tidak dapat menjadi tempat uji kompetensi, dan tidak berhak menerbitkan sertifikat kompetensi. (Dina/Humpeg)
16 Februari 2012
Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Ditjen PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Nasional dan berharap agar Rakor ini merupakan awal yang baik dalam upaya melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2012. Beberapa hal yang menjadi himbauan Direktur Jenderal PAUDNI adalah:
- Semua peserta Rapat Koordinasi dapat menindaklanjuti seluruh materi kebijakan yang telah disampaikan oleh para narasumber sebagai rambu-rambu yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan eksekusi program dan kegiatan di tahun 2012
- Hasil diskusi yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan, mohon dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya. Diharapkan peran serta seluruh peserta Rakor dapat melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati
- Dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya senantiasa memperhatikan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu dihimbau kepada Kepala Dinas untuk menyusun standar operasional prosedur sebagai dasar untuk menjamin kualitas layanan dan akuntabilitas pekerjaan
- Juknis / acuan yang telah diberikan baik dalam hardcopy maupun softcopy, mohon dapat disosialisasikan dan diberikan pendampingan agar pemahaman stakeholder dapat sesuai dengan yang diharapkan
- Terkait dengan pengelolaan program 2012, bagi provinsi yang belum menetapkan pengelola program tahun 2012, diharapkan pengelola (BPP) tersebut berasal dari Bidang PLS/PNFI agar koordinasi dalam melaksanakan kegiatan menjadi lebih cepat sehingga daya serap capaian pelaksanaan program tidak terganggu dan sesuai dengan harapan.
Sumber:
bagren
bagren
14 Februari 2012
Juknis program LKP 2012
Guna memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat tentang Juknis program Lembaga Kursus dan Pelatihan, silahkan Juknis program LKP tahun 2012 anda dapat download dibawah ini :
